Hey Para Pembaca Saya Hadir Kembali Denga Artikel Baru, Yaitu Masalah Sosial, Budaya, Tanah Papua, Yok Kalau Penasaran langsung saja dibaca.
Masa Depan Papua: Kebudayaan, Sosial,
Ekonomi dan Politik.
Tanah Papua sangat kaya, tembaga dan emas merupakan sumber daya alam yang sangat berlimpah yang terdapat di Papua. Papua terkenal dengan produksi emasnya yang terbesar di dunia dan berbagai tambang dan kekayaan alam yang begitu berlimpah. Papua juga disebut-sebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Papua merupakan surga keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi saat ini. Pada tahun 2006 diberitakan suatu tim survei yang terdiri dari penjelajah Amerika, Indonesia dan Australia mengadakan peninjauan di sebagian daerah pegunungan Foja Propinsi Papua Indonesia. Di sana mereka menemukan suatu tempat ajaib yang mereka namakan “dunia yang hilang”,dan “Taman Firdaus di bumi”, dengan menyaksikan puluhan jenis burung, kupu-kupu, katak dan tumbuhan yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Bumi Papua atau Bumi Cenderawasih memang subur dan kaya mulai kekayaan bahari, kebudayaan, emas, tembaga dan mineral lainnya. Provinsi Papua yang terletak di ujung timur negara Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang unik dan menarik, seperti alat musik tradisionalnya, tarian tradisional, rumah tradisional, pakaian dan kesenian lainnya yang terdapat di Papua. Namun kehidupan masyarakat papua tidaklah sekaya potensi alam dan kebudayaan yang mereka miliki. Jika dikelola dengan baik, mungkin orang Papua pun bisa lebih makmur dengan kekayan alam yang melimpah tersebut.
Papua datang dalam sejarah Indonesia
sejak 1 mei 1963, sejak sejarah bergabungnya tanah papua kedalam NKRI, daerah
ini terus mengalami guncangan dan pertumpahan darah. Banyak solusi yang telah
diajukan dan dicoba untuk dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.
Tetapi masalah yang dialami masyarakat papua bukan terurai dan terselesaikan
melainkan menjadi lebih kompleks. Minimnya koordinasi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah Papua yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang,
pemerintah pusat didominasi oleh kebijakan yang sentralistis yang dinilai
pemerintah papua tidak menguntungkan bagi mereka. Pemerintah pusat senantiasa
mengedepankan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menjaga integrasi wilayah
NKRI. Namun pandangan dan realisasi tersebut tidak sesuai. Pemerintah pusat
melakukan penetrasi kekuasaan terlampau jauh terhadap daerah-daerah, sementara
telah ada otonomi daerah dan otonomi khusus bagi provinsi Papua. Dalam
penetrasi kekuasaan tersebut Nampak seolah-olah pemerintah pusat ingin
menguasai setiap jengkal tanah papua. Sehingga masyarakat asli merasa dirinya
sebagai tamu yang tersingkir ditanah kelahirannya sendiri.
Eksploitasi kekayaan alam papua oleh
pemerintah dengan alasan yang tidak masuk diakal. Misalnya saja, Freeport
adalah lahan sangat empuk bagi segelintir pejabat, para jenderal dan juga para
politisi busuk negeri ini, yang menikmati hidup bergelimang harta dengan
memiskinkan bangsa ini. Para petinggi Freeport sudah mempunyai kontak dengan
tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri
Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang
terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.
Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah
yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.
Sebagai suatu daerah yang bergabung
kedalam Republik Indonesia setelah delapan belas tahun Indonesia merdeka yang
tidak memiliki komunikasi yang cukup intensif dengan daerah-daerah lain, maka
sangat wajar bila masyarakat papua menjadi suatu daerah yang terisolir dan
tertinggal. Minimnya komunikasi anatara pemerintah pusat dan masyarakat Papua
disebakan oleh dua hal, pertama, pemerintah beranggapan bahwa komunikasi dan
dialog dengan masyarakat papua tidak penting, sebab pemerintah pusat menilai
masyarakat Papua tidak memiliki kebudayaan. Hal yang dianggap penting oleh
pemerintah pusat adalah bagaimana membuat masyarakat Papua diajari mengenai
“adat” dan kebudayaan baru kemudian setelah mereka beradat dan beradab barulah
akan diadakan komunikasi. Padahal menurut pandangan antropologi, setiap suku
bangsa di dunia pasti memiliki kebudayaan yang mewarnai atau menjadi referensi
berfikir bagi kelompok suku bangsa tersebut. Oleh karena itu perlu adanya
pengakuan atas kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Komunikasi
dengan masyarakat Papua sangat penting sebagai sarana transformasi sekaligus
articulasi aspirasi dan keinginan rakyat. Proses komunikasi yang berbasis pada
aspek kebudayaan lokal maka akan lebih efektif untuk mengatasi masalah yang
sedang dihadapi oleh mereka. Kedua, pemerintah pusat menganggap komunikasi
dapat menjadi factor penghambat dalam pengambilan keputusan. Hal itu tercermin
dari sikap pemerintah yang menolak dialog dengan masyarakat Pupua. Penolakan
pemerintah disebabkan oleh rasa khawatir bahwa apabila rakyat berada dalam
forum dialog mereka menyampaikan aspirasi merdeka.
Dilihat dari segi budaya, budaya yang
dimiliki Papua saat ini memang masih tertinggal. Tertinggal disini berarti
mereka masih tergolong masyarakat tradisonal. Dengan budaya primitif yang mereka
lakukan setiap hari, dimana dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat
Papua masih beraktifitas secara tradisional. Menurut saya ini bukanlah suatu
kesalahan penuh dari pemerintah saja. Tetapi karena sulitnya merubah budaya
asli Papua yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Papua. Keterbelakangan
mereka mungkin disebabkan karena sejarah Papua sendiri. Papua berbeda dengan
Jawa, sejak ratusan tahun lalu Jawa telah terjajah oleh bangsa asing yang
pastinya membawa budaya modern Eropa mereka. Sedangkan Papua yang terletak
diujung timur Indonesia baru 1900-an dimasuki bangsa Belanda, dimana pada tahun
yang sama Jawa telah dijajah bangsa Belanda satu abad lebih. Disini bangsa Jawa
selama seabad lebih itu telah berinteraksi dengan bangsa asing dan budaya
modern mereka. Selama bertahun-tahun mereka telah berinteraksi dan menerima
budaya modern dan hal itu sangat berpenagruh pada masyarakat saat ini yang
lebih bisa menerima budaya-budaya baru yang modern. Sedangkan di bumi Papua
masyarakatnya baru mulai mengenal bangsa asing dengan budaya modernnya baru
tahun 1900-an. Dengan waktu yang singkat ini sangat mungkin mereka tidak
semudah masyarakat Jawa dalam penerimaan budaya modern. Kita dapat lihat
keadaan Papua sekarang ini.
Menurut saya budaya Papua tidaklah
perlu dirubah menjadi budaya yang modern, namun perlu adanya penambahan budaya
yang lebih modern tanpa mengganggu proses dinamika budaya Papua. Perlunya
mempertahankan budaya lokal ini bertujuan agar kekhasan Papua tetap terjaga dan
tidak hilang begitu saja seperti budaya-budaya lokal Indonesia lain yang
tertelan gelombang modernisasi. Budaya Papua janganlah sampai punah, dimana
kita dapat memanfaatkan budaya lokal yang unik ini sebagai lahan dollar
pemerintah dan masyarakat Papua. Dengan pengembangan potensi wisata Papua dari
segi budaya Papua yang unuk dan eksotik itu. Ini bisa menjadi pilihan
alternatif pengembangan kesejahteraan penduduk Papua yang sebagian besar masih
banyak berada di bawah garis kemiskinan.
Ada beberapa gagasan yang ingin saya
ingin berikan dalam pembangunan Papua kedepannya, pertama saya menyarankan agar
dibuat master plan pembangun Papua baik
pembangunan jarak pendek maupu pembangunan jangka panjang secara keterbutuahan
Papua. Kedua saya lebih menyoroti pada pengembangan Papua sebagai sebuah
wilayah yang modern tanpa meninggalkan budaya Papua secara persuasif.
Sedangakan yang ketiga menigkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan
memanfaatkan SDA Papua yang kaya.
Mengenai pembangunan jangka pendek dan
jangka panjang, saya berpendapat bahwa penyusunan draft rencana pembangun
tersebut jangan hanya menggunakan para ahli-ahli saja. Namun penyusuna tersebut
perlu juga kiranya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari tiap kabupataen/kota
di Papua. Tentunya para tokoh-tokoh masyarakat itu lebih tau kebutuhan dan
keinginan masyarakat Papua. Mekanisme perumusannya ialah dari setiap tokoh di
kabupaten/kota yang telah menampung aspirasi rakyat berkumpul dalam sebuah
forum bersama bebrapa ahli untuk merumuskan pokok-pokok rumusan pembangunan
dari kabupaten/kota tersebut. Setelah pokok-pokok rumusan dari kabupaten/kota
tersebut tercapai maka perwakilan tokoh masyarakat dari tiap kabupaten/kota
melakukan pertemuan dalam sebuah forum tingkat provinsi bersma ahli-ahli untuk
merumuskan pokok-pokok pembangunan Papua. Dari hasil forum tingkat provinsi
yang telah disepakati kemudian diajukan ke pemerintah pusat untuk digodok ulang
dan disempurkan. Kenapa harus pemerintah pusat yang mengurusi, dikarenakan saya
beranggapan pemerintah daerah Papua belum profesional dalam menjalankan
pemerintahan yang berkerakyatan. Dimana pemerintah daerah banyak menganggurkan
uang dari pemerintah pusat yang jumalahnya tidak sedikit. Hendaknya mereka
memanfaatkan dana yang melimpah itu, bukannya menmbungakan uang tersebut di
bank.
Membangun Papua menjadi modern tanpa
meniggalkan budaya lokalnya mungkin memang sulit dilakukan. Namun bila ada
kemauan dari seluruh Pemerintah maka hal itu bukan hal yang
tidak mungkin terjadi. Saya memiliki gagasan bahwa perlu adanya penelitian yang
dilakukan pemerintah mengenai budaya dan beberapa hal dari Papua. Ini penting
dalam pemebentukan konsep modernisasi Papua tanpa menghilangkan budaya lokal.
Mengenai penigkatan kesejahteraan
masyarakat dengan SDA Papua sangatlah mungkin dilakukan. Mengingat SDA Papua
yang melimpah dan masih banyak yang belum diberdayakan secara maksimal. Mungkin
sedikit hambatan dalam penyuluhan kepada masyarakat karena terbatsnya
pendidikan masyarakat Papua. Namun hal itu dapat diatasi bila dalam penyuluhan
mengenai pemanfaatan SDA itu dilakukan menggunakan adat istiadat dari setiap
wilayah, serta melibatkan tokoh masyarakat setempat. Penyuluhan ini mungkin
akan cukup berhasil, mengingat masyarakat Papua masih sangat mengahargai para
tokoh masyarakat mereka. Perlu komunikasi intens antara pemerintah dengan para
tokoh masyarakat agar tokoh masyarakat tersebut bersedia mengkomunikasikan
program pemerintah tersebut.
Peran para sosiolog dalam pembangunan Papua sangattlah besar. Mereka dapat memberikan sumbangsih dalam berbagai hal. Sosiologi sebenarnya sangat diperlukan dalam proses pembangunan Papua. Pemerintah hendaknya menggandeng para Soisolog untuk membantu pemerintah dalam penyusuna rencana pembangunan di Papua. Lebih baik lagi jika pemerintah memfasilitasi para Sosiolog Indonesia untuk melakukan penelitian di Papua. Penelitian ini tidak hanya di pedalaman Papua saja, namun hendaknya dilakukan di kota-kota juga. Dimana nantinya dapat dikethui perilaku dari penduduk Papua secara keseluruhan. Jadi dalam menentukan suatu kebijakan nantinya pemerintah tidak salah sasaran dan lebih solutif.
DAFTAR PUSTAKA
Arge, Rahman. 2008. 200
Pilihan Permainan Kekuasaan. Jakarta: Kompas Media
Nusantara.
da Ir , Ans Gregory.
2008. Dari Papua meneropong Indonesia: darah mengalir di
bumi
Cendrawasih: catatan dan pikiran seorang wartawan. Jakarta:
Grasindo.
Drooglever, P.J.
2010. Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri (penerjemah:
Jan Riberu). Yogjakarta: Kanisius.
Kambu, Robert
Menase. 2010. Jayapura Kota di Ujung Timur:
Spesifik, Eksotik, Unik & Menarik. Jakarta:
Indomedia Global.
Manangsang, Jhon.
2007. Papua Sebuah Fakta dan Tragedi Anak Bangsa,
Pergumulan:
Etika, Moral, Hukum, Sosial, Budaya, Kedokteran, SDM dan
Kemanusiaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Maniagasi, Frans.
2001. Masa Depan Papua: Merdeka, Otonomi Khusus dan
dialog. Jakarta: Millenium Publisher.
Widjojo, Muridan S,
dkk. 2009. Papua Road Map: Negotiating the Post,
Improving the Present and Securing the future.
Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Yuniarti, Fandri dan
Verdiansyah, Chris (ed). 2007. Ekspedisi Tanah Papua:
Laporan Jurnalistik KOMPAS.
Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Maaf ya bila ada salah-salah Nama dalam pengetikan atau, salah salah kata mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang tidak pernah salah, Jangan DiCopas YA, Terima Kasih Pembaca. Salam Blogger.
Jakarta Time
0 komentar:
Posting Komentar